JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Blora bergerak ke tingkat pusat untuk mempercepat penanganan dampak bencana alam sekaligus memastikan tindak lanjut bantuan anggaran. Wakil Bupati Blora yang juga Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini atau Budhe Rini, mendatangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas dana bantuan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Kabupaten Blora.
Budhe Rini datang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dan Sekretaris BPBD Kabupaten Blora. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M.
Bahas Dana Bencana Blora
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Blora menyampaikan sejumlah usulan kepada BNPB, terutama terkait tindak lanjut anggaran penanggulangan bencana yang sebelumnya telah diajukan.
Budhe Rini mengatakan, kunjungan ke BNPB tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses penanganan bencana di Blora berjalan.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025,” ujar Budhe Rini.
Dari hasil pertemuan itu, Pemkab Blora menyebut mendapat informasi mengenai tindak lanjut dana bantuan bencana yang telah diajukan sebelumnya.
Menurut Budhe Rini, dana tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada awal 2027.
“InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027,” katanya.
Infrastruktur Rusak Juga Jadi Perhatian
Selain membahas bantuan anggaran, Pemkab Blora turut menyampaikan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Kerusakan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Pemkab Blora berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami tadi juga berkoordinasi dengan Pak Direktur mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Harapan kami, perbaikan tersebut bisa dibantu melalui anggaran pemerintah pusat,” tutur Budhe Rini.
Pemkab Blora berharap koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, BNPB dan kementerian/lembaga terkait dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
BNPB Tekankan Pentingnya Verifikasi Data
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat menyambut baik kedatangan jajaran Pemkab Blora.
Menurutnya, pertemuan secara langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat membantu kedua pihak memahami kondisi serta kebutuhan penanganan bencana di daerah.
“Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain,” ungkap Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi langsung untuk memastikan setiap data dan dokumen pengajuan dari pemerintah daerah dapat diverifikasi dengan baik di tingkat pusat.
Bagi Pemkab Blora, hasil pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal usulan bantuan hingga tahap realisasi. Pemerintah daerah berharap dukungan pusat dapat membantu mempercepat perbaikan infrastruktur serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Dengan koordinasi tersebut, Pemkab Blora kini menunggu proses selanjutnya terkait usulan bantuan bencana dan dukungan rehabilitasi infrastruktur yang telah dibahas bersama BNPB.
